Regulasi dan Prosedur Pendirian Perusahaan

 “REGULASI DAN PROSEDUR PENDIRIAN PERUSAHAAN ”

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah Pengantar Bisnis Informatika

DISUSUN OLEH :

WISNU ANGGARA

57416689

4IA08

       

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS GUNADARMA

2019/2020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan kemampuan, kekuatan, serta keberkahan baik waktu, tenaga, maupun pikiran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Regulasi dan Prosedur Pendirian Perusahaan” tepat pada waktunya.

Dalam penyusunan makalah ini, penulis banyak mendapat tantangan dan hambatan akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Siti Saidah selaku dosen mata kuliah Pengantar Bisnis Informatika atas bimbingan, pengarahan, dan kemudahan yang telah diberikan kepada penulis dalam pengerjaan makalah ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada penulisan makalah ini. Maka dari itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca sekalian. Penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Depok, 19 November 2019

Penulis

           

1.1        Rumusan Masalah

1.    Bagaimana permasalahan pendirian gender perusahaan?

2.    Bagaimana pengelompokan bentuk – bentuk badan usaha ?

3.    Bagaimana legalitas pendirian perusahaan ?

4.    Bagaimana prosedur pendirian perusahaan ?

1.2        Tujuan Penulisan

1.  Mengetahui permasalahan pendirian perusahaan

2.  Mengetahui prosedur pendirian perusahaan

3.  Mengetahui legalitas pendirian perusahaan

4.  Mengetahui bentuk – bentuk badan usaha

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Bentuk – bentuk usaha

Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.

2.1.1 Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan merupakan jenis kegiatan usaha, modal dan manajemenya ditangani oleh satu orang. Orang yang punya usaha tersebut biasanya menjadi manajer atau direktur sendiri, jadi tanggung jawabnya tidak terbatas. Ciri – ciri perusahaan perseorangan :

1. Dimiliki oleh perorangan.
2. Pengelolaan terbatas atau sederhana.
3. Modal tidak terlalu besar.
4. Kelangsungan hidup usaha bergantung pada pemilik perusahaan.

Kelebihan dari perusahaan perseorangan antara lain :

1. Dapat mudah dimulai.
2. Biaya tergolong rendah.
3. Bebas dalam mengelola perusahaan.

Kekurangan dari perusahaan perseorangan antara lain :

1. Karena perorangan dan biaya terbilang sedikit, jadi kemampuan perusahaan terbatas.
2. Tenaga kerja dan manajemen terbatas.
3. Kebutuhan modal yang dapat dipenuhi oleh pemilik juga kecil.

2.1.2 Koperasi

Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan.

Menurut ILO ( International Labour Organization ), koperasi memiliki 6 elemen atau ciri – ciri yang harus dimiliki :

1. Koperasi adalah perkumpulan orang – orang.
2. Penggabungan orang – orang berdasarkan kesukarelaan.
3. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai.
4. Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan.
5. Anggota koperasi menerima manfaat dan resikonya secara seimbang.

Kelebihan dari badan usaha Koperasi antara lain :

1. Sisa hasil Usaha yang dihasilkan oleh koperasi akan dibagi kepada anggota.
2. Anggota koperasi berperan jadi konsumen dan produsen sekaligus.
3. Seseorang yang akan menjadi anggota koperasi atau yang ingin atau yang sudah menjadi anggota, bukan karena terpaksa, melainkan keinginanya sendiri untuk memperbaiki hidupnya.
4. Mengutamakan kepentingan Anggota.

Kekurangan dari badan usaha Koperasi antara lain :

1. Modal terbatas.
2. Daya saing lemah.
3. Tidak semua anggota memiliki kesadaran berkoperasi.
4. Sumber daya manusia terkadang kurang.

2.1.3 BUMN ( Badan Usaha Milik Negara )

BUMN merupakan jenis badan usaha dimana seluruh atau sebagian modal dimiliki oleh Pemerintah. Status pegawai yang bekerja di BUMN adalah karyawan BUMN, bukan pegawai negeri. Saat ini sih sudah ada 3 bentuk badan usaha BUMN, yaitu :

1. Perjan

Perjan merupakan salah satu bentuk badan usah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah. Kemudian perjan fokus melayani masyarakat. Namun karena selalu fokus pada masyarakat dan tanpa adanya pemasukan untuk menanggulangi hal tersebut, maka sudah tidak terapkan lagi. Contoh Perjan : PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api), sekaran menjadi PT. KAI.

2. Perum

Perum ibarat perubahan dari Perjan. Sama seperti perjan, namun perum berorientasi pada profit atau mencari keuntungan. Perum dikelola oleh negara dan karyawan berstatus sebagai Pegawai Negeri. Walaupun sudah berusaha mencari keuntungan namun tetap saja merugi, sehingga Negara menjualnya ke publik dan pada akhirnya berganti nama menjadi Perseo.

3. Persero

Persero merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dikelola oleh Negara. Tidak seperti Perjan dan Perum. Selain mencari keuntungan, Persero juga mendedikasikan untuk pelayanan masyarakat. Ciri- ciri persero :

·         Tujuan utamanya mencari laba (Komersial)

·         Modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berupa saham-saham

·         Dipimpin oleh direksi

·         Pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta

·         Badan usahanya ditulis PT (nama perusahaan) (Persero)

·         Tidak memperoleh fasilitas negara

2.1.4 BUMS ( Badan Usaha Milik Swasta )

Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS adalah jenis badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Berdasarkan UUD 1945 pasal 33, bidang- bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Berdasarkan badan hukumnya, BUMS dibedakan menjadi :

1. Firma (Fa)

Firma merupakan badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dimana tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firman berasal dari anggota pendiri. Untuk laba atau keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta sewaktu pendiriannya.

Ciri – ciri firma :

·         Para sekutu aktif dalam mengelola perusahaan

·         Tanggung jawab tak terbatas atas segala resiko yang terjadi

·         Akan berakhir jika salah satu anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia.

Kelebihan firma :

·         Mudah, tak perlu banyak persyaratan namun perlu kesepakatan para pihak yang akan mendirikan firma.

·         Tidak terlalu memerlukan akta formal karena menggunakan akta dibawah tanda tangan

·         Modal lebih cepat cair

·         Lebih mudah berkembang

Kekurangan firma :

·         Punya tanggung jawab yang tak terbatas apabila ada resiko

·         Bisa mengancam kelangsungan hidup perusahaan bila salah satu pendiri meninggal dunia atau mengundurkan diri

·         Sulit dalam peralihan pimpinan dan sering terjadi konflik internal

·         Kesulitan menghimpun dana besar serta mengikuti tender dalam jumlah tertentu

2. CV ( commanditaire vennootschap ) atau Persekutuan Komanditer

Perusahaan Komanditier atau yang biasa disingkat menjadi CV meruapakan perusahaan persekutuan yang didirikan berbadasarkan saling percaya . CV merupakan salah satu bentuk usaha yang dipilih para pengusaha yang ingin punya kegiatan usaha namun modal minim. Dalam CV, terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya, kemudian ada salah satu yang menjadi pemberi modal.

Ciri – ciri CV antara lain:

·         Didirikan minimal 2 orang, dimana satu orang bertindak sebagai Persero aktif, dan satunya lagi sebagai persero pasif

·         Seorang persero aktif akan bertindak mengurus perseroan. Sehingga ia akan bertanggung jawab penuh atas segala resiko.

·         Persero pasif hanya bertindak sebagai sleeping partner. Dimana dia hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ia setorkan ke dalam perseroan.

Kelebihan CV antara lain:

·         Bentuk CV sudah dikenal masyarakat, sehingga memudahkan perusahaan ikut dalam berbagai kegiatan.

·         CV mudah memperloleh modal karena pihak perbankan mempercayainya.

·         Lebih mudah berkembang karena dipegan orang yang ahli dan dipercaya.

·         CV lebih fleksibel

·         Pembagian keuntungan diberikan pada sekutur Komanditer dan tak kena pajak penghasilan

Kekurangan CV antara lain :

·         Untuk mendirikan CV lebih ribet, karena melalui akta notaris dan didaftarkan ke Departmen Kehakiman.

·         Status hukum badan usaha CV jarang dipilih oleh pemilik modal atau beberapa proyek besar

3. PT ( Perseroan Terbatas )

Merupakan badan hukum perusahaan yang banyak diminati pengusaha. Karena badan hukum ini punya kelebihan  dibanding lainnya. Seperti luasnya badan usaha yang bisa dimiliki, bebas dalam pergerakan bidang usaha dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas hanya pada modal yang disetorkan.

Ciri – ciri PT antara lain :

·         Kewajiban terhadap pihak luar hanya terbatas pada modal yang disetorkan.

·         Mudah dalam peralihan kemepimpinan.

·         Usia PT tidak terbatas.

·         Mampu untuk menghimpun dana dalam jumlah yang besar.

·         Bebas untuk melakukan berbagai aktivitas bisnis.

·         Mudah mencari karyawan

·         Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki saham.

·         Pajaknya berganda antara Pajak Penghasilan dan Pajak Deviden

Kelebihan PT antara lain :

·         Mudah dalam peralihan kepemimpinan.

·         Mudah memperoleh tambahan modal.

·         Kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin.

·         Lebih efisien dalam manajemen pengolahan sumber-sumber modal.

Kekurangan PT antara lain :

·         Pajaknya berganda antara Pajak Penghasilan dan Pajak Deviden.

·         Pendiriannya memerlukan akta notaris dan ijin khusus usaha tertentu.

·         Biaya pembentukan PT relatif tinggi.

·         Terlalu terbuka dalam pelaporan kepada pemegang saham.

4. Yayasan

Yayasan merupakan salah satu bentuk – bentuk badan usaha, namun yayasan tidak mencari untung. Jadi lebih ke kepentingan sosial dan berbadan hukum.

Ciri – ciri Yayasan antara lain :

·         Yayasan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

·         Yayasan dibentuk dengan memisahkan kekayaan pribadi pendiri untuk tujuan nirlaba, religi, sosial dan kemanusiaan.

·         Didirikan dengan akta notaris.

·         Tidak memilik anggota dan tidak dimiliki siapapun, namun memiliki pengurus atau organ untuk merealisasikan tujuan Yayasan.

·         Yayasan dapat dibubarkan oleh pengadilan dalam kondisi pertentangan tujuan yayasan dengan hukum, likuidasi dan pailit.

Kelebihan Yayasan antara lain :

·         Non profit dan rela membantu masyarakat

Kekurangan Yayasan antara lain :

·         Terbatasnya dana.

2.2 Prosedur dan legalitas

Prosedur dan persyaratan untuk pendirian perusahaan dan perizinan usahanya makin dipermudah. Pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Salah satu poin penting di Perpres tersebut adalah arahan presiden bahwa perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan usaha, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha. Perpres No.91 Tahun 2017 juga menekankan bahwa sebagai bagian dari reformasi perizinan berusaha pemerintah daerah didorong untuk menerapkan teknologi informasi online dalam pelaksanaan perizinan berusaha.

2.2.1 Cek dan Pemesanan Nama Perusahaan

Permohonan diajukan kepada Notaris. Pengecekan nama perusahaan dilakukan untuk mengetahui apakah nama perseroan yang anda pilih sudah dipesan atau digunakan pihak lain atau belum, jika belum nama tersebut langsung bisa didaftarkan oleh NOTARIS melalui SISMINBAKUM untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI. Jika nama perseroan sudah dimiliki, maka anda harus mengganti dengan nama yang lain.

Lama proses :

1. Cek dan pendaftaran nama perusahaan 1 hari kerja
2. Persetujuan pemakaian Nama Perseroan Terbatas 5 hari kerja

2.2.2 Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Permohonan diajukan kepada Notaris setelah mendapatkan kepastian mengenai pemakaian Nama Perseroan Terbatas, kemudian Notaris membuat buat Draf/Minuta Anggaran Dasar PT – Perseroan Terbatas yang sama isinya dengan Akta Pendirian untuk ditandatangani oleh para pendiri perusahaan atau kuasanya. Disini para pendiri/kuasanya dapat memeriksa kembali dan atau melakukan perbaikan/penambahan isi anggaran dasar sebelum Notaris membuat akta pendirian PT – Perseroan Terbatas. Setelah minta anggaran dasar perseroan ditandatangani oleh para pendiri atau kuasanya kemudian Notaris membuat Akta Pendirian PT – Perseroan Terbatas sebagai bukti otentik Pendirian PT.

Persyaratan :

1. Fotokopi KTP para pendiri
2. Fotokopi KTP pengurus
3. Data perusahaan (nama pendiri, modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, bidang usaha, susunan pengurus)

Lama proses : 1-2 hari kerja setelah minuta ditandatangani oleh para pendiri atau kuasanya.

2.2.3 Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Permohonan surat keterangan domisili perusahaan diajukan kepada Kepala Kantor Kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor perusahaan berada, sebagai bukti keterangan/keberadaan alamat perusahaan.

Persyaratan yang dibutuhkan :

1. Fotokopi kontrak/sewa tempat usaha atau bukti kepemilikan tempat usaha.
2. Surat keterangan dari pemilik gedung apabila bedomisili di gedung perkantoran/pertokoan.
3. Fotokopi PBB-pajak bumi dan bangunan tahun terakhir sesuai tempat usaha .

Lama proses : 2 hari kerja setelah permohonan diajukan

2.2.4 Nomor Pokok Wajib Pajak

Permohonan pendaftaran wajib pajak badan usaha diajukan kepada Kepala Kantor. Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili perusahaan untuk mendapatkan :

1. Kartu NPWP
2. Surat keterangan tedaftar sebagai wajib pajak

Persyaratan :

1. Melampirkan bukti PPN atas sewa gedung
2. Melampirkan bukti pelunasan PBB-pajak bumi banguan
3. Melampirkan bukti kepemilikan atau bukti sewa/kontrak tempat usaha

Lama proses : 1-2 hari kerja setelah permohonan diajukan

2.2.5 Pengesahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Permohonan ini diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk mendapatkan pengesahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (SK Menteri Hukum dan HAM RI) sebagai Badan Hukum PT sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Persyaratan lain yang dibutuhkan :

1. Melampirkan surat pernyataan penyetoran modal yang ditandatangani oleh para pendiri perseroan terbatas.
2. Melampirkan NPWP-nomor pokok wajib pajak.

Lama proses : 14-30 hari kerja setelah permohonan diajukan.

2.2.6 Surat Izin Usaha Perdagangan

Permohonan SIUP diajukan kepada Dinas Perdagangan Kota/Kabupaten untuk golongan SIUP menengah dan kecil, atau Dinas Perdagangan Propinsi untuk SIUP besar sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan berada.

Persyaratan lain yang dibutuhkan :

1. SITU/HO untuk jenis kegiatan usaha yang dipersyaratkan adanya SITU berdasarkan Undang-Undang Gangguan.
2. Photo direktur utama/pimpinan perusahaan  (3×4) sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Mengisi Formulir pengajuan SIUP dengan materai
4. Fotocopy KTP penanggung jawab perusahaan (Direktur Utama/Direktur)
5. Pas Photo Direktur Utama/Direktur (berwarna dan berukuran 3×4 sebanyak 2 lembar)
6. Fotocopy NPWP Direktur Utama/Direktur
7. Surat Keterangan Domisili Usaha
8. Fotocopy izin tertentu untuk usaha-usaha tertentu
9. Fotocopy akte pendirian dan pengesahannya (SK dari Departemen Hukum dan HAM)
10. Surat Kuasa bila pengurusan dikuasakan (dengan materai Rp6000) dan KTP yang diberi kuasa
11. Keenam, mengurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Lama Proses : 14 hari kerja setelah permohonan diajukan kecuali untuk SIUP besar

2.2.7 Tanda Daftar Perusahaan

Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan yang berada di Kota/Kabupaten cq. Dinas Perdagangan.Bagi perusahaan yang telah terdaftar  akan diberikan sertifikat Tanda Daftar Perusahaan  sebagai bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. Persyaratan lain yang dibutuhkan :

1. Mengisi Formulir pengajuan TDP dengan materai
2. Fotocopy KTP penanggung jawab perusahaan (Direktur Utama/Direktur)
3. Pas Photo Direktur Utama/Direktur (berwarna dan berukuran 3×4 sebanyak 2 lembar)
4. Fotofcopy PWP Direktur Utama/Direktur
5. Surat Keterangan Domisili Usaha
6. Fotocopy izin tertentu untuk usaha-usaha tertentu
7. Fotocopy akte pendirian dan pengesahannya (SK dari Departemen Hukum dan HAM)
8. Surat Kuasa bila pengurusan dikuasakan (dengan materai Rp6.000) dan KTP yang diberi kuasa

Lama Proses : 14 hari kerja setelah permohonan diajukan

2.2.8 BNRI dan TBNRI

Ini adalah proses perseroan terbatas menjadi badan hukum lebih sempurna. Perusahaan yang telah diumumkan dalam tambahan berita acara negara Repbulik Indonesia, maka statusnya sebagai badan hukum telah sempurna.Permohonan ini dapat diajukan setelah perusahaan memiliki Tanda Daftar Perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman & HAM RI.

Lama proses : 60-90 hari kerja setelah permohonan diajukan.

2.3 Dokumen  Wajib Perusahaan

Berikut ini adalah dokumen-dokumen yang harus dimiliki setiap badan usaha :

1. Akta Notaris

Merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta-akta yang boleh dibuat oleh Notaris :

·         Pendirian Perseroan Terbatas (PT), perubahan juga Risalah Rapat Umum

·         Pemegang Saham.

·         Pendirian Yayasan

·         Pendirian Badan Usaha – Badan Usaha lainnya

·         Kuasa untuk Menjual.

·         Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Jual Beli

·         Keterangan Hak Waris

·         Wasiat

·         Pendirian CV termasuk perubahannya

·         Pengakuan Utang, Perjanjian Kredit dan Pemberian Hak Tanggungan

·         Perjanjian Kerjasama, Kontrak Kerja

·         Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain

Syarat Akte Pendirian Usaha:

·         Foto copy KTP para pendiri, minimal 2 orang

·         Foto copy KK penanggung jawab / Direktur

·         Pas photo penanggung jawab ukuran 3X4 = 2 lbr berwarna

·         Copy PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan

·         Copy Surat Kontrak/Sewa Kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha

·         Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung jika berdomisili di Gedung Perkantoran

·         Surat Keterangan RT / RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan) Khusus luar jakarta

·         Kantor berada di wilayah Perkantoran/Plaza, atau Ruko, atau tidak berada di wilayah pemukiman.

·         Foto kantor tampak depan, tampak dalam (ruangan berisi meja, kursi, komputer berikut 1-2 orang pegawainya). Biasanya ini dilakukan untuk mempermudah pada waktu survey lokasi untuk PKP atau SIUP.

2. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

Merupakan Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. SIUP diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. SIUP diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, Firma, CV, PT, Koperasi, BUMN, dan sebagainya.

Kegunaan kepemilikan Surat Izin Usaha Perdagangan adalah sebagai berikut :

·         Sebagai alat pengesahan yang di berikan oleh pemerintah, sehingga dalam kegiatan usaha tidak terjadi masalah perizinan.

·         Dengan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dapat memperlancar  perdagangan ekspor dan import.

·         Sebagai syarat untuk mengikuti kegiatan lelang yang di selenggarakan oleh pemerintah.

·         Persyaratan pembuatan SIUP : dibedakan sesuai peruhaan yang hendak dibangun apakah itu PT, Koperasi, CV, atau Perseorangan

3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Syarat yang diperlukan adalah:

·         Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Indonesia, atau paspor

·         Surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing.

Untuk Wajib Pajak Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas :

·         Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing (bentuk formulir sebagaimana dalam angka VII Lampiran I PER-160/PJ./2007).

·         Surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau usaha pekerjaan bebas dari Wajib Pajak (bentuk formulir sebagaimana dalam angka VI Lampiran I PER-160/PJ./2007).

Untuk Wajib Pajak Badan :

·         Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia atau paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing (bentuk formulir sebagaimana dalam angka VII Lampiran I PER-160/PJ./2007) dari salah seorang pengurus efektif.

·         Surat pernyataan tempat kegiatan usaha dari salah seorang pengurus aktif ( bentuk formulir sebagaimana dalam angka VI Lampiran I PER-160/PJ./2007).

·         TDP (Tanda Daftar Perusahaan )Merupakan daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang. Setiap perusahaan wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) baik berbentuk badan hukum, koperasi, perorangan, dll. Perusahaan yang dikecualikan dari Wajib

4. Surat Izin Gangguan (HO)

Merupakan surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat. Syarat memperoleh HO :

·         Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku,

·         Dokumen untuk mengelola lingkungan hidup, dikecualikan bagi usaha yang menimbulkan gangguan kecil,

·         Foto kopi Izin Membangun Bangun Bangunan (IMBB) sesuai peruntukan/fungsi, sedang bagi bangunan yang belum ber-IMBB dilampiri surat pernyataan kesanggupan mengurus IMBB bermeterai Rp. 6000, (Khusus bagi usaha yang menimbulkan gangguan kecil),

·         Foto kopi bukti kepemilikan/sertifikat tanah atau surat keterangan lain yang sah,

·         Foto kopi Akta pendirian/cabang perusahaan bagi usaha yang berbadan hukum,

·         Surat pernyataaan persetujuan/tidak keberatan dari pemilik tempat atau bukti sewa (bagi tempat usaha yang bukan milik sendiri),- Denah letak tempat usaha dan gambar situasi (site plan) tempat usaha yang jelas,

·         Izin Gangguan lama asli (SK dan Tanda Izin) bagi permohonan perpanjangan,

·         Surat kuasa bagi pemohon yang tidak dapat mengurus sendiri,

·         Persetujuan dari tetangga sekitar tempat usaha yang diketahui oleh pejabat setempat (Rt, Rw, Lurah dan Camat),

·         Prosedur pendirian perusahaan untuk setiap jenis badan usaha tersebut

2.4        Pendirian Perusahaan

Berikut adalah 6 langkah utama atau proses pendirian perusahaan.

1. Pertama, membuat akte perusahaan Karena perusahaan berbadan hukum maka sangat mutlak perlu membuat akte perusahaan Anda. Biasanya akte ini berisi informasi tentang nama perusahaan, bergerak di bidang apa, nama para pemilik modal, modal dasar, modal disetor, pengurus perusahaan seperti siapa direktur utama, direktur, dan para komisaris.
2. Kedua, mendapatkan Surat Keterangan Domisili Usaha. Ini Anda dapatkan dari kantor kelurahan atau kantor kepala desa di mana perusahaan Anda berdomisili. Berdasarkan surat ini, Camat mengeluarkan surat keterangan yang sama.
3. Ketiga, mengurus NPWP perusahaan Untuk mendirikan perusahaan, NPWP perusahaan adalah mutlak. Untuk mendapatkan NPWP, Anda memerlukan salinan akte perusahaan dan surat keterangan domisili. Ada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah tertentu meminta copy SK Menteri tentang Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan. Ada juga yang hanya meminta akte dan sk domisili. Biasanya pembuatan NPWP hanya butuh 1/2 jam. Bila Anda memasukkan berkas di pagi hari ke kantor pajak, pagi itu juga Anda bisa mendapat NPWP.
4. Keempat, mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM.Untuk mendapatkan ini, diperlukan salinan akte perusahaan dan Surat Keterangan Domisili.
5. Kelima, mengurus SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). SIUP merupakan bagian dari proses mendirikan PT agar perusahaan Anda bisa beroperasi.Mengurus SIUP relatif sama di berbagai tempat.
6. Keenam, mengurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP). TDP merupakan bagian dari proses pendirian perusahaan. Biasanya ini diurus setelah Anda mendapatkan SIUP. Pada pemda tertentu, Anda dapat mengurus SIUP dan TDP sekaligus. Persyaratannya relatif sama untuk berbagai daerah.

BAB III

PENUTUP

3.1  Kesimpulan

          Regulasi dan prosedur pendirian perusahaan mencakup banyak hal seperti bentuk – bentuk badan usaha yang ada , prosedur dan legalitas , kantor yang terkait, dokumen yang terkait sampai ke pendirian perusahaannya sendiri. Ada banyak sekali prosedur dan legalitas yang perlu diperhatikan dan wajib untuk diikuti dalam pendirian perusahaan. Ada banyak pula syarat dan dokumen yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan proses pendirian perusahaan.

          Perlu diperhatikan juga bentuk – bentuk badan usaha yang ada , yang dapat menjadi refrensi ketika hendak mendirikan badan usaha. Memahami ciri – ciri , kelebihan dan kekurangan dari setiap badan usaha dapat menjadi bekal yang baik ketika hendak mendirikan perusahaan.

3.2 Saran

Dalam mendirikan perusahaan sebaiknya calon pemilik perusahaan harus mempunyai banyak kolega atau rekan bisnis sebagai pemberi masukan kepada calon pemilik perusahaan, karena didalam mendirikan perusahaan banyak tahapan yang harus dipenuhi serta banyaknya perizinan yang harus kita dapat dari beberapa dinas yang sangat berpengaruh dalam prosedur penbdirian perusahaan seperti halnuya dinas perdagangan, perindustrian, perpajakan dan pihak-pihak lain yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. eduspensa.id. (2019, 1 Agustus). Bentuk-Bentuk Badan Usaha. Diakses pada 20 Nov 2019, dari https://www.eduspensa.id/bentuk-bentuk-badan-usaha/
2. bagasardian. (2018, 3 November). REGULASI DAN PROSEDUR DALAM MENDIRIKAN PERUSAHAAN. Diakses pada 20 Nov 2019, dari https://bagasardian.wordpress.com/2018/11/03/regulasi-dan-prosedur-dalam-mendirikan-perusahaan/
3. easybiz.id. (2018, 6 Juli). Prosedur dan Syarat Pendirian PT Terbaru Yang Wajib Anda Ketahui. Diakses pada 20 Nov 2019, dari https://www.easybiz.id/prosedur-dan-syarat-pendirian-pt-terbaru-yang-wajib-anda-ketahui/
4. Ridhwan’s Blog. (2018, 7 November). Makalah Prosedur Pendirian Perusahaan. Diakses pada 20 Nov 2019, dari http://ridhwan-yusuf.blogspot.com/2017/10/makalah-prosedur-pendirian-perusahaan.html